Langsung ke konten utama

PERBATASAN WILAYAH INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA


PERBATASAN WILAYAH INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA

PERBATASAN WILAYAH DARAT DAN LAUT INDONESSIA DARI NEGARA TETANGGA
Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km2. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, danTimor Leste dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen      perbatasan       yang    baik.
Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai (coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen.
Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antar             negara.
Di kawasan Asia Tenggara, ketidak jelasan batas antar dua negara dialami oleh beberapa negara yang berbatasan, termasuk di laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan negara-negara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste.





Perbatasan laut dengan negara tetangga:

Perbatasan Indonesia-Singapura

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.
Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

Perbatasan Indonesia-Malaysia

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.
Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.

Perbatasan Indonesia-Filipina

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.

Perbatasan Indonesia-Australia

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Perbatasan Indonesia-Vietnam

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.

Perbatasan Indonesia-India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.


Perbatasan Indonesia-Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.

Perbatasan Indonesia-Republik Palau

Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.

Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

Perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga:

Indonesia-Malaysia
Pelanggaran perbatasan nagara Indonesia dengan negara tetangganya sering banyak dilanggar oleh Malaysia. Ini terbukti dengan adanya pelanggaran perbatasan wilayah negara yang masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Malaysia lah yang paling sering melakukan pelanggaran batas wilayah RI. Pelanggaran wilayah darat, diantaranya berupa pemindahan titik-titik batas wilayah di Kalimantan Barat. Pemindahan patok batas terjadi di Sektro Tengah, Utara Gunung Mumbau, Taman Nasional Betung Kerihun, Kecamatan Putu Sibau, serta Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, pelanggaran wilayah perbatasan darat juga dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah. Permasalahan lain antar kedua negara ini adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Penetapan garis batas darat kedua negara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan ditandatangai tanggal 27 oktober 1969 yang diratifikasi melalui Keppres No.89 tahun 1969 tanggal 5 November 1969/ LN No.54 dengan nama perjanjian Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries. (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara).
Indonesia-Papua Nugini

Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Indonesia-Timor Leste

Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah,  bahasa Indonesia,  serta berinteraksi secara  sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia.  Persamaan  budaya dan ikatan   kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan,  dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional,  dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks.  Disamping itu,  keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan  perbatasan di kemudian hari.

Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang.

Daftar pulau terluar Indonesia

No.
Nama pulau
Koordinat titik terluar
Perairan
Wilayah administrasi
Negara terdekat
1.
2.
3.
Timor Leste
4.
5.
Australia
6.
Laut Timor
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
7.
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Timor Leste
8.
Laut Sulawesi
Filipina
9.
10.
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
11.
Samudra Hindia
12.
Selat Malaka
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
13.
Samudra Hindia
India
14.
15.
Malaysia
16.
Samudra Pasifik
Kabupaten Biak Numfor, Papua]]
Palau
17.
Samudra Pasifik
Palau
18.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
19.
Samudra Hindia
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Australia
20.
Samudra Hindia
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Australia
21.
Samudra Hindia
Australia
22.
Laut Sulawesi
Malaysia
23.
Samudra Hindia
India
24.
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
25.
Samudra Pasifik
Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat
Palau
26.
Samudra Pasifik
Kabupaten Biak Numfor, Papua
Palau
27.
Laut Sulawesi
Malaysia
28.
Laut Sulawesi
Filipina
29.
Selat Malaka
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
Malaysia
30.
Halmahera, Maluku Utara
31.
Samudra Pasifik
Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
32.
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
33.
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
34.
Selat Malaka
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
Malaysia
35.
Laut Sulawesi
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
36.
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
37.
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
38.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
39.
Laut Aru
Kabupaten Merauke, Papua
Australia
40.
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
41.
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
42.
Laut Aru
Irian Jaya Timur, Papua
Australia
43.
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Australia
44.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
45.
46.
Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah
Malaysia
47.
Selat Wetar
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
48.
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
49.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
50.
Australia
51.
Laut Sulawesi
Filipina
52.
Samudra Hindia
Australia
53.
Laut Sulawesi
Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
54.
Laut Sulawesi
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Malaysia
55.
Laut Sulawesi
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
56.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
57.
Laut Timor
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
58.
Samudra Hindia
Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
India
59.
Laut Sulawesi
Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
60.
Samudra Pasifik
Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat
Palau
61.
Kota Batam, Kepulauan Riau
Singapura
62.
Selat Singapura
Kota Batam, Kepulauan Riau
Singapura
63.
Samudra Hindia
Australia
64.
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia
65.
Samudra Hindia
Australia
66.
Selat Singapura
Kota Batam, Kepulauan Riau
Singapura
67.
Samudra Hindia
Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
India
68.
Samudra Hindia
Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam
India
69.
Samudra Hindia
Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam
India
70.
Laut Sulawesi
Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah
Malaysia
71.
Samudra Hindia
Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam
India
72.
Laut Sulawesi
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Malaysia
73.
Selat Makasar
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur
Malaysia
74.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
75.
Laut China Selatan
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Vietnam
76.
Samudra Hindia
Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Australia
77.
Laut Timor
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Australia
78.
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
79.
Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau
Malaysia
80.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
81.
Samudra Hindia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
India
82.
Samudra Hindia
Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
India
83.
Samudra Hindia
Kabupaten Nias, Sumatera Utara
India
84.
Samudra Hindia
India
85.
Samudra Hindia
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Australia
86.
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
87.
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
88.
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
89.
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
90.
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Malaysia
91.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
92.
Samudra Hindia
Kabupaten Nias, Sumatera Utara
India



Provinsi di Indonesia

Indonesia terdiri atas 33 provinsi.
Dari 33 provinsi tersebut, 5 di antaranya memiliki status khusus :
  • Nanggroe Aceh Darussalam [NAD]
  • Daerah Khusus Ibukota [DKI] Jakarta
  • Daerah Istimewa [DI] Yogyakarta
  • Papua, dan
  • Papua Barat.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Indonesia_provinces_indonesian.png/500px-Indonesia_provinces_indonesian.png

Peta Indonesia

SUMATERA, 10 provinsi
  • NAD, 23 kotamadya | kabupaten
  • SUMUT, 30 kotamadya | kabupaten
  • SUMBAR, 19 kotamadya | kabupaten
  • SUMSEL, 15 kotamadya | kabupaten
  • BENGKULU, 10 kotamadya | kabupaten
  • JAMBI, 11 kotamadya | kabupaten
  • LAMPUNG, 11 kotamadya | kabupaten
  • RIAU, 11 kotamadya | kabupaten
  • KEP RIAU, 7 kotamadya | kabupaten, termasuk TanjungPinang dan Batam
  • KEP BANGKA-BELITUNG, 7 kotamadya | kabupaten

JAWA, terdiri dari 4 provinsi dan 2 daerah khusus istimewa:
  • DKI JAYA, 6 kotamadya dan kabupaten
  • JABAR, 26 kotamadya dan kabupaten, termasuk Bogor, Cibinong, Depok, dan Bekasi
  • BANTEN, 7 kotamadya dan kabupaten
  • DI YOGYAKARTA, 5 kotamadya
  • JATENG 35 kotamadya dan kabupaten, teramsuk Semarang dan Cilacap
  • JATIM, 38 kotamadya dan kabupaten, termasuk Surabaya, Malang, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Jember, Situbondo

NUSATENGGARA, 3 provinsi
  • BALI, 9 kotamadya | kabupaten
  • NUSATENGGARA BARAT, 10 kotamadya | kabupaten
  • NUSATENGGARA TIMUR, 20 kotamadya | kabupaten, termasuk Kupang

KALIMANTAN, 4 provinsi
  • KALSEL, 13 kotamadya | kabupaten
  • KALTENG, 14 kotamadya | kabupaten
  • KALTIM, 14 kotamadya | kabupaten
  • KALBAR, 14 kotamadya | kabupaten

SULAWESI, 6 provinsi
  • SULSEL, 24 kotamadya | kabupaten, termasuk Makassar, Soppeng
  • SULTENG, 11 kotamadya | kabupaten, termasuk Palu
  • SULTEG, 12 kotamadya | kabupaten, termasuk Kendari dan Bau-Bau
  • SULBAR, 5 kotamadya | kabupaten
  • GORONTALO, 6 kotamadya | kabupaten
  • SULUT, 15 kotamadya | kabupaten, termasuk Manado

MALUKU, 2 provinsi
  • MALUKU, 11 kotamadya | kabupaten
  • MALUKU UTARA, 8 kotamadya | kabupaten

PAPUA, 2 provinsi
  • PAPUA, 27 kotamadya | kabupaten
  • PAPUA BARAT, 9 kotamadya | kabupaten



Sumber :
http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=98
http://indomaritimeinstitute.org/?p=1341
http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/77
http://megamall-batamcentre.open-board.com/t162-daftar-provinsi-indonesia
Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia [1] 
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terluar_Indonesia
http://megamall-batamcentre.open-board.com/t162-daftar-provinsi-indonesia  




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah: Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangs...

Pengaruh Individu

Pengaruh Individu Dalam perilaku konsumen banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah individu itu sendiri. Setiap individu yang satu dengan individu yang lain dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa pasti berbeda. Tetapi adakalanya seorang individu dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh individu lain sehingga individu tersebut mengikuti individu yang mempengruhinya. Pengaruh Individu adalah tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak . tenaga pendorong tersebut dihasilkan oleh keadaan tertekan, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Individu secara sadar maupun tanpa sadar berjuang mengurangi melalui prilaku yang mereka harapankan akan memenuhi kebutuhan mereka dan demikian akan membebaskan mereka dari tekanan yang mereka rasakan       Kebutuhan dan sasaran berbeda-beda Antar-Individu Orang tidak dapat menyimpulkan dengan tepat berbagai motif dari perilaku. Or...

UNDERSTANDING MANAGEMENT

UNDERSTANDING MANAGEMENT Management in my opinion is a step-by- step , action , and the process by a person or group who perform management to get tujuanya . When viewed from the literature , the existing literature , the notion of management can be viewed from three ( 3) terms : 1 . Management as a process 2 . Management as a human collectivity 3 . Management as a science and as art A process , management functions : 1 . Planning 2 . Organization 3 . Actuating ( mengerakan , movement ) 4 . Controlling ( monitoring ) 5 . 5 . r eporting ( mementau )